Pendekatan Yuridis-Empiris Bagi User Apmk Terdampak Surcharge Pada Transaksi Elektronic Data Captured

  • Uliyatul Mu’awwanah

Abstract

This paper intends to approach using studies juridical-empirical on the implementation of the provisions of the normative legal basis in action at every event certain law that occur within communities to explore on the factual issues that occurred related to the imposition of a surcharge(Surcharge)to consumers by Merchant as well as its correlation with the legal consequences arising from these events. As technology developed, cashless payment systems improved. Card-Based Payment Instrument (APMK) is a payment instrument in the form of a credit card (Credit Card),card Automated Teller Machine (ATM) and / or debit cards, APMKs are issued by banks as acquirers, while customers as card holders are legitimate APMK users. Merchants as entrepreneurs or merchants collaborate with banks by providing payment system services in the form of EDC (machinesElectronic Data Captured)as a tool for processing transactions. In accordance with Bank Indonesia Regulation Number 11/11 / PBI / 2009, the surcharge is prohibited because it is detrimental to the customer as the card holder .

 

Tulisan ini bermaksud melakukan pendekatan menggunakan kajian yuridis-empiris tentang pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mengeksplorasi tentang isu faktual yang terjadi terkait pembebanan biaya tambahan (Surcharge) kepada konsumen oleh Merchant serta korelasinya dengan akibat hukum yang timbul atas peristiwa tersebut. Seiring berkembangnya teknologi, sistem pembayaran non-tunai meningkat. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit (Credit Card), kartu Automated Teller Machine (ATM) dan/atau kartu debet, APMK diterbitkan oleh perbankan selaku acquirer, sedangkan nasabah sebagai pemegang kartu adalah pengguna APMK yang sah. Merchant sebagai pengusaha atau pedagang melakukan kerjasama dengan bank dengan menyediakan pelayanan jasa sistem pembayaran berupa mesin EDC (Electronic Data Captured) sebagai alat untuk memproses transaksi.  Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, pembebanan surcharge adalah sesuatu yang dilarang karena merugikan nasabah sebagai card holder (pemegang kartu).

 

Published
2020-11-30
How to Cite
Mu’awwanah, U. (2020). Pendekatan Yuridis-Empiris Bagi User Apmk Terdampak Surcharge Pada Transaksi Elektronic Data Captured. Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 2(02), 1-16. Retrieved from https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/402
Section
Articles